Blog

Buruknya Tata Kelola Kehutanan di Indonesia

Pada akhir April 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) mengeluarkan izin prinsip persetujan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi kepada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sorong, Provinsi Papua Barat, yakni: PT. Mega Mustika Plantation seluas 9.168 hektar dan PT. Cipta Papua Plantation seluas 15.310 hektar.

Surat Menteri LHK tersebut baru diketahui dan diterima masyarakat adat Moi yang berada disekitar lokasi dimaksud pada Senin, 25 April 2016, melalui surat undangan rapat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, untuk membahas tata batas.

Charles Tawaru, aktivis Greenpeace Papua di Sorong, mengatakan, “Sejak awal pemerintah mengeluarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan, marga pemilik tanah dari Suku Moi di Distrik Klasouw sudah menolak rencana perusahaan kelapa sawit tersebut. Masyarakat Moi di Kampung Siwis, Klasouw, sudah tiga kali mengirimkan surat pernyataan penolakan, Agustus 2012, April 2015 dan pada 3 Mei 2016 lalu. Pemerintah mengabaikan suara masyarakat dan izin tetap dikeluarkan”, jelas Charles Tawaru.

Dalam Surat Pernyataan Penolakan tersebut Masyarakat menolak karena tanah adat yang mereka miliki tidak luas dan untuk generasi yang akan datang. Masyarakat juga tidak mau kehilangan sumber mata pencaharian dan budaya. Masayarakat mau hutan tersebut dilindungi dan bermanfaat mencegah terjadinya pemanasan global yang berguna bagi banyak orang.

Kebijakan pemberian izin prinsip baru tersebut diprotes oleh aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil dengan melayangkan Surat Protes dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membatalkan izin prinsip tersebut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak sejalan dengan misi penyempurnaan tata kelola hutan.

Franky Samperante aktivis Yayasan PUSAKA di Jakarta, salah seorang pendukung surat protes mengungkapkan, “Kami protes atas sikap pemerintah daerah dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terus memproses permintaan perusahaan dan mengeluarkan izin prinsip tanpa ada persetujuan masyarakat Moi pemilik tanah. Kebijakan ini tidak konsisten dengan komitmen pemerintah untuk menunda pemberian izin baru dan menggambarkan buruknya tata kelola kehutanan di Indonesia, masih tidak mengakui hak masyarakat, pro pada perusahaan dan mengancam terjadinya pengrusakan hutan alam”, jelas Franky.

 

Kontak Person:

Y.L. Franky

Email: angkytm@gmail.com

HP. 0813 1728 6019

Charles Tawaru

Email: charles.tawaru@greenpeace.org

HP: 0812 4795 9331

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *