Blog

Menuntut Tanggung Jawab PT. Rezeki Kencana dan Wilmar Group atas Perampasan Tanah di Kalbar

ELSAM, Sawit Watch, INDIES, KPA, LinkAR Borneo, AGRA

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konflik. Mulai dari konflik lahan, perusakan lingkungan, konflik dalam skema kemitraan sampai konflik perburuhan. Salah satu contohnya yakni PT. Rezeki Kencana –Tianjin Joulong Group– yang merupakan salah satu pemasok WILMAR. Ketika masuk ke wilayah Kampung Baru, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat tahun 2007, diindikasikan tanpa melakukan sosialisasi baik dengan warga. Akibat tidak berjalannya proses Free, Prior, Informed and Concent (FPIC), sebagian besar warga tidak mengetahui AMDAL, Peta Kadastral, Rencana Pembangunan, bahkan sistem bagi hasil yang juga tidak jelas.

Memanfaatkan carut marutnya sistem perizinan di Indonesia, banyak aktor bisnis yang menjalankan bisnis dengan mengabaikan hak asasi manusia. Padahal seharusnya aktor bisnis menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, bahkan apabila hak asasi manusia tidak diakui di dalam sistem hukum nasionalnya.

Kini PT. Rezeki Kencana telah mengklaim lahan milik dari masyarakat/Serikat Tani Darat Jaya di wilayah Desa Kampung Baru. Luasnya tanah yang diklaim oleh PT. Rezeki Kencana yakni 2.600 ha. Tanah tersebut sebelumnya ditanami oleh masyarakat desa, berupa pohon karet, pohon pisang dan lain-lain. PT. Rezeki Kencana masuk, melakukan land clearing dan perusakan serta pencabutan tanaman yang mengakibatkan rusaknya ± 20.000 pohon yang ada di wilayah tersebut. Setelah itu, PT. Rezeki Kencana menanaminya dengan sawit.

Pemerintah daerah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, surat nomor BA 28/BA/SPP/VI/2015 menegaskan bahwa lahan tersebut adalah milik dari masyarakat desa yang tergabung dalam Serikat Tani Darat Jaya dan surat dari Pemerintah Kecamatan Kubu No. 102/184/pem tertanggal 3 Mei 2017 tentang peninjauan kembali HGU PT. Rezeki Kencana. Kepemilikan lahan tersebut dipertegas dengan adanya pengukuran ulang lahan yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya dan kronologis lahan yang ditandatangani oleh perangkat desa dari beberapa desa anggota Serikat Tani Darat Jaya, Selain itu, surat penolakan ijin dan HGU PT. RK oleh kades Teluk Nangka, Kades Jangka II, Pj Kades Kampung Baru, Kades Teluk Bayur,  dan tanda tangan penolakan dari masyarakat 4 Desa.

Ketika masyarakat/Serikat Tani Darat Jaya di wilayah Desa Kampung Baru memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar oleh  PT. Rezeki Kencana, mereka justru dikriminalisasi. Warga yang sedang melakukan pemetaaan dan pengecekan ulang patok batas desa antara Desa Kampung Baru, Kec. Kubu dan Desa Teluk bayur Kec. Terentang dilaporkan ke Kepolisian oleh PT. Rezeki Kencana dengan dalih tindakan perusakan lahan. Faktanya, masyarakat yang melakukan pemetaan berdasarkan persetujuan 2 desa dengan surat dari masing-masing kades, yang keduanya menolak keberadan PT. Rezeki Kencana.

Mengacu fakta di atas, tindakan yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana telah melanggar hak-hak dari masyarakat Serikat Tani Darat Jaya di wilayah Desa Kampung Baru. Hal tersebut jelas melanggar Pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) bahwa perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi.

Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) ditegaskan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Bahkan terkait dengan konsep pemenuhan kemakmuran rakyat, Sila Kelima Pancasila juga menegaskan konsep keadilan sosial yang juga dekat pada pemenuhan kemakmuran rakyat yakni, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lebih lanjut lagi, di dalam dimensi Hak Asasi Manusia, utamanya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diterangkan beberapa provisi yang menjelaskan perihal tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga Indonesia, terutama yang terkait dengan isu hak kepemilikan. Bagian Enam dari Asas-Asas Dasar, khususnya Pasal 29 ayat (1) dari UU 39/1999 menerangkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matrabat, dan hak miliknya.” Pasal ini secara terang dan tegas memberi ruang pengakuan kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas kepemilikan mereka. Bagian Keempat dari Hak untuk Memperoleh Keadilan, khususnya Pasal 19 ayat (1) dari UU 39/1999 menerangkan: “Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.”

Dalam pola supply chain, ketika suatu entitas (organisasi atau individu) bisnis secara langsung terlibat dalam aliran hulu dan hilir baik produk, jasa, keuangan atau distributor, maka entitas tersebut punya tanggung jawab yang sama dalam menghargai hak asasi manusia. Hal tersebut seperti yang termaktub pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), bahwa apapun perannya setiap entitas bisnis memiliki kewajiban yang sama dalam menghargai hak asasi manusia.

Rezeki Kencana –Tianjin Julong Group–  adalah anggota RSPO, merupakan salah satu pemasok Wilmar Group. Wilmar Group sendiri merupakan anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO).  Salah satu prinsip RSPO ialah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dengan salah satu kriterianya, “penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka.” Dalam konteks ini, tentu saja PT. Rezeki Kencana dan WILMAR telah melanggar prinsip dan kriteria RSPO.

Berdasarkan hal-hal di atas, ELSAM, Sawit Watch, INDIES, KPA, LinkAR Borneo, AGRA mengecam keras tindakan perampasan tanah yang dilakukan PT. Rezeki Kencana pada warga Kampung Baru tersebut yang telah melanggar hak-hak masyarakat, dan menuntut:

  1. Rezeki Kencana (Tianjin Jouloung Group) untuk mengeluarkan seluruh wilayah kelola masyarakat dari HGU dan Izin Lokasi PT. Rezeki Kencana;
  2. Rezeki Kencana mengganti Rugi Tanaman masyarakat yang telah dirusak;
  3. Wilmar harus membuka keseluruhan data perusahaan yang menjadi pemasoknya di Indonesia;
  4. Wilmar untuk turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana dan menghentikan pembeliannya dari PT. Rezeki Kencana – Jouloung Group;
  5. Karena kasus ini telah dimasukkan ke RSPO, maka RSPO harus segera turun ke lapangan dan memeriksa pengaduan tersebut;

RSPO untuk segera mengeluarkan laporan hasil akhir penyelesaian kasus-kasus perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat.

Jakarta, 20 Mei 2017

Tomo Agus (081345412768) Lingkaran Advokasi & Riset (LinkAR) Borneo

Sekar (081287769880) Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Carlo Lumbanraja (08128324040) Sawit Watch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *