ME(i)LAWAN 2026:

BANGKIT BERSAMA RAKYAT, LAWAN PERANG IMPERIALIS!

REBUT UPAH, TANAH DAN KERJA!RAKYAT BERSATU, LAWAN EKSPLOITASI

Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat- SPARKA yang secara langsung terhubung dengan perjuangan Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis – PERISAI, menyatakan pandangan dan sikap dalam memontum Hari Buruh Internasional- Mayday 2026.

Sejak krisis over produksi yang meningkat menjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, Imperialisme AS semakin terpuruk pada situasi krisis yang semakin akut. Selain krisis finansial, Imperialisme juga tengah mengalami krisis energi akibat perang agresi.

Disisi lain, China sejak mendeklarasikan jalan sutera One Belt One Road (OBOR) hingga kini telah bertransformasi menjadi Belt Road Initiative (BRI) terus menunjukkan diri sebagai negeri Imperialis baru paling serius membangun dunia Multipolar, bersama Rusia membangun aliansi BRICS dan menggandeng negeri-negeri lainya.

Pembentukan dunia multipolar terus dicegah oleh Imperialis AS dengan berbagai jalan, dari perang dagang (trade war), persaingan mata uang (currency war), kebijakan tarif Trump, perang proksi (proxy war) dan puncaknya adalah Perang Imperialis yang dikobarkan AS-Israel terhadap Iran adalah sebagai lanjutan dan perluasan perang Proxi yang dikobarkan di Ukraina (Eropa Timur). Perang Imperialisme AS-Israel versus Iran dan penutupan Selat Hormuz telah berakibat pada hilangnya 12 juta barel pasokan minyak perhari atau setara 11,5% dari permintaan global. Demikian halnya, sekitar 20% produksi Gas Alam dari Qatar juga turut terganggu.

Sektor industri paling terdampak adalah sektor manufaktur tekstil dan garmen, otomotif, plastik serta produk industri petrokimia. Ancaman nyata adalah PHK, penurunan status kerja dari tetap menjadi kontrak, perluasan sistem kerja kontrak, dan borongan dengan dalih efisiensi industri.

Di sisi lain, kompleks industri persenjataan terus memproduksi senjata tanpa henti melahirkan tumpukan alutista yang membutuhkan pasar-pasar yang lebih luas. Perang akhirnya adalah pasar yang menjanjikan bagi produk-produk persenjataan. Singkatnya perang merupakan sumber bagi Imperialisme untuk meraup super-profit, baik dari perdagangan persenjataan hingga proyek pembangunan pasca perang.

Kondisi krisis yang dialami oleh Imperialis AS nyatanya telah menciptakan dampak kepada negara Indonesia. Ketidakmampuan dan tidak berdaulatnya negara atas ekonomi dan politik terlihat dari tidak adanya kemajuan industri negara. Melainkan, semakin meluasnya penguasaan atau monopoli tanah oleh tuan tanah besar di pedesaan. Hal ini tentu berdampak semakin dalamnya krisis di dalam negeri.

Di awal masa jabatan, Prabowo-Gibran menyambangi KTT BRICS. Namun, ketika imperialisme AS yang dipimpin Donald Trump semakin vulgar, ia langsung merapat ke AS dan sekutunya (Jepang, Korea, Prancis, dsb). Selanjutnya dengan sukarela menyepakati tarif impor resiprokal 19% (Agreement on Reciprocal Tariff) dengan kewajiban membeli komoditas AS tak kurang dari USD19,8 miliar (sekitar Rp341 Triliun); bersedia bergabung ke Board of Peace (BoP) buatan Trump. Melalui Kementerian Pertahanan yang dikirim langsung ke Pentagon, berhasil memperbaharui kerjasama militer dengan AS melalui Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) sambil menyediakan pulau Morotai sebagai pusat latihan militer negara-negara sekutu AS beserta wacana penggunaan secara fleksibel wilayah udara RI bagi Angkatan Udara AS (blanket overflight).

Melalui IMF dan World Bank, AS sendiri telah sejak lama memerintahkan Indonesia agar menaikkan pajak dan memangkas subsidi agar bisa segera memulangkan (repatriasi) kapital yang ditanam AS di Indonesia. Titah AS itu dijalankan dengan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang dilegitimasi oleh berbagai kebijakan seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) nomor 7/2021 serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) nomor 1/2022. Semua kebijakan ini telah dikeluarkan oleh rezim Jokowi dan direalisasikan oleh pewarisnya; Prabowo-Gibran. Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dapat melepas tanggungjawab atas pembiayaan ke daerah.

Tepat setelah Prabowo-Gibran dilantik, PPN naik ke 12% (bahkan IMF merekomendasikan agar PPN terus naik hingga 15%); namun akibat protes rakyat, kenaikan itu dibatalkan. PBB di berbagai wilayah juga meningkat drastis: Pati (250%), Cirebon (1000%), Semarang (400%), Jombang (400%), Bone (300%), dll. Opsen pajak dengan berbagai jenis ditambah skema “pajak progresif”, penghapusan dana bagi hasil/DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sambil pemerintah pusat memusatkan pengelolaan investasi di daerah. Dari situlah penerimaan pajak dilaporkan tumbuh 20,7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 394,8 Triliun. Naasnya, semua itu hanya bisa membayar bunga utang luar negeri, belum utang pokok yang pada 2025 tak kurang dari Rp9000 Triliun (dan terus bertambah).

Akibat perang imperialis, kondisi makro ekonomi Indonesia semakin merosot. Nilai tukar mata uang Rupiah telah tembus Rp17.300/USD, atau nilai tukar terburuk sepanjang sejarah modern sejak berdirinya Republik Indonesia. Harga minyak dunia, kini telah melewati ketentuan indikator resmi negara yang dipatok di angka US$70/barel (Indonesian Crude Price). Asumsi ini menjadi acuan utama dalam menentukan subsidi BBM dan subsidi energi dalam APBN 2026. Sementara harga minyak mentah dunia (crude oil) telah tembus lebih dari US$100/barel. Artinya, harga minyak sudah jauh melewati asumsi di APBN 2026. Berdasarkan analisis sensitivitas, setiap kenaikan harga minyak rata-rata US$ 1/barel berisiko menambah defisit anggaran Rp 6,8 triliun. Jika rata-rata harga minyak bertahan di level saat ini hingga akhir tahun, maka defisit APBN 2026 terancam membengkak Rp 74,8 triliun atau lebih. Rezim Prabowo-Gibran dihadapkan pada dua pilihan; tetap mempertahankan defisit anggaran atau mencabut subsidi.

Sementara harga bahan baku terutama minyak, gas, dan komoditas petrokimia seperti plastik, melonjak naik. Harga minyak dunia melonjak ke USD104,4/barel (per 24 April dan terus fluktuatif). Di Indonesia sendiri, kini seluruh jenis bahan bakar dan gas non-subsidi telah naik. Industri manufaktur di Indonesia merosot, pertumbuhan ekonomi juga melemah dibandingkan dengan ramalan rezim sebelumnya. Dalam situasi krisis yang demikian, pengusaha tak memiliki pilihan lain selain meningkatkan pula derajat penghisapan kepada kelas buruh, baik dalam bentuk perpanjangan jam kerja, pemotongan upah, PHK, dan pemindahan pabrik ke daerah yang upahnya lebih rendah.

Hingga maret 2026, sudah ada 8.389 orang korban PHK, dengan jumlah terbanyak dari Jawa Barat (1.721 orang) dan Kalimantan Selatan (1.071 orang). Semua itu belum termasuk buruh tanpa kontrak juga diluar perhitungan resmi JKP BPJS. Lebih dari 28 pabrik (terutama perusahaan garmen, tekstil, dan sepatu/GTS) yang tutup, dan berencana untuk pindah ke daerah dengan nilai upah lebih rendah seperti di Jawa Tengah.

Situasi pedesaan tak kalah mengkhawatirkan. Monopoli tanah dan hubungan produksi semi-feodal semakin meluas; negara semakin memperkuat kedudukannya sebagai tuan tanah terbesar di Indonesia. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), rezim Prabowo-Gibran kembali menguasai lahan di sektor perkebunan sawit seluas 5 juta hektar dan diserahkan ke PT Agrinas melalui Danantara, menguasai kembali sektor pertambangan seluas 10.000 hektar (naik kurang lebih 1 juta hektar dari tahun sebelumnya), lalu menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 254.000 hektar di Kalimantan Barat, Aceh dan Jawa Barat ke Taman Nasional.

Sementara itu, kaum tani yang masih bisa berproduksi, masih saja terus menghadapi tingginya harga sarana produksi pertanian dan rendahnya harga hasil pertanian. Permainan kartel pupuk, tengkulak pertanian, termasuk para distributor komoditas pertanian baik negeri maupun swasta terus saja ada. Akibatnya, harga kebutuhan pokok rakyat di pasar, dari mulai cabai, bawang, beras, minyak goreng, dsb., amat melonjak tinggi.

Penghisapan negara atas rakyat (bahkan atas pemerintah daerah oleh pemerintah pusat) ini konon demi memperbaiki defisit anggaran negara yang kini mencapai Rp689 triliun. Rezim Prabowo-Gibran juga tidak menghentikan program non-esensial demi berbagi jabatan dan anggaran. Tahun 2026, MBG mengambil 29,5% dana pendidikan, menyisakan hanya 11% alokasi APBN bagi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (padahal konstitusi mengamanatkan alokasi 20% bagi pendidikan). Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memotong 58% dana desa, sambil memaksakan penggusuran sekolah dan lahan-lahan desa demi pembangunannya. Anggaran Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dipangkas, belum lagi sentralisasi anggaran ke pemerintah pusat membuat banyak pemda merumahkan ASN PPPK-nya. Sementara itu, anggaran TNI-POLRI tetap menjadi pos alokasi tertinggi, yang kini bertotal Rp250,21 Triliun.

Akhirnya, tak ada yang tersisa bagi kelas dan sektor rakyat Indonesia kecuali krisis dan krisis yang semakin kronis. Kelas buruh di perkotaan menghadapi PHK dan berbagai macam skema pencurian nilai lebih; kaum tani di pedesaan menghadapi perampasan dan monopoli tanah, jatuhnya harga beli pertanian dan tingginya harga sarana produksi pertanian; Pemuda tak memiliki lapangan pekerjaan, tak kurang dari 262 juta generasi Z menganggur, 986 ribu anak putus sekolah, dari seluruh pemuda berusia kuliah pun hanya 32% saja yang sanggup berkuliah; Kaum perempuan harus menanggung beban ganda krisis ekonomi dengan ancaman kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta pelecehan dan kekerasan seksual yang makin tinggi di segala tempat bahkan lembaga pendidikan.

Penindasan dan penghisapan pasti melahirkan krisis, dan krisis pasti melahirkan perlawanan rakyat. Aksi-aksi massa militan yang dilakukan oleh rakyat baik di kota-kota besar maupun daerah-daerah telah membuktikan hal tersebut. Namun, perlawanan rakyat ini juga dijawab dengan reaksi yang sama kerasnya dari rezim fasis Prabowo-Gibran. Ribuan orang jadi korban kekerasan, penangkapan, dan kriminalisasi. 10 jiwa rakyat Indonesia harus melayang akibat brutalitas dan provokasi aparat, baik dari unsur POLRI, TNI, intelijen, juga ormas preman bayaran.

Kalimantan Barat, tidak ubahnya negara. Memiliki sumber daya alam melimpah dan tersebar hampir seluruh wilayah. Tetapi kondisi penghidupan rakyat sangat merosot. Perampasan lahan dan monopoli lahan semakin massif oleh tuan tanah besar untuk mendapatkan bahan mentah murah dan berkualitas melalui pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Seperti yang saat ini terjadi disalah satu kabupaten Kalimantan Barat; Ketapang. Adanya penguasaan lahan oleh PT Mayawana Persada dihasilkan dari merampas tanah-tanah masyarakat adat dengan cara-cara yang paling terbelakang untuk Hutan Tanaman Industri. Selain itu, PT ESR yang berada di Kapuas Hulu, menciptakan konflik dengan masyarakat adat untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Tentunya banyak kasus-kasus serupa yang terjadi diberbagai tempat. Kesemuanya adalah situasi yang terus berulang dan akan berulang tanpa ada solusi dan jalan terbaik untuk rakyat di Kalimantan Barat.

Di pedesaan kondisinya diperparah dengan tingkat inflasi yang tinggi, dimana penghasilan pertanian kaum tani tidak menentu sedangkan harga-harga kebutuhan pokok semakin meninggi, Gas LPG 3Kg untuk konsumsi rumah tangga menembus harga Rp. 55.000, BBM menembus hingga angka Rp. 25.000 dan tentunya kebutuhan pokok memiliki harga yang berbeda dari pasar pada umumnya.

Fasilitas pembangunan di pedesaan sangat jauh dari layak, bahkan listrik yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, diberbagai tempat masih belum terakses, akses jalan yang sulit hingga kebutuhan air bersih sulit didapatkan.

Situasi hidup yang sulit diperparah, dengan adanya krisis internasional dan krisis dalam negeri menciptakan ketidakpastian kehidupan rakyat. Selain itu, masayarakat pedesaan yang hilang akses tanahnya, telah merubah dirinya menjadi buruh perkebunan. Menenmpatkan ketidakpastian atas kehidupannya karena dihadapkan dengan status kerja yang tidak pasti, target kerja tidak menentu, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan lainnya.

Buruh pertambangan terkhusus pertambangan Bauksit di Kalimantan Barat, tidak memiliki jaminan atas status kerjanya, dengan menggunakan mekanisme Vendor menambah ketidakpastian atas kerjanya. Selain itu upah sectoral pertambangan Bauksit belum memiliki kejelasan

Mei tahun ini harus menjadi momentum perlawanan rakyat Indonesia melawan perang Imperialis yang disokong penuh rezim boneka dalam negeri, sehingga rakyat dapat merebut haknya atas upah, tanah, dan kerja.

Tuntutan Umum Rakyat Indonesia

1. Mengutuk perang agresi yang digencarkan Imperialisme AS terhadap Negeri-negeri berdaulat dan munutut Imperialisme AS untuk segera menghentikan semua bentuk perang yang Tengah digencarkan!
2. Menuntut sikap Presiden Prabowo untuk segera keluar dari Board Of Peace dan ISF dan membatalkan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), kerja sama Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) serta menghentikan wacana Blanket over flight
3. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjamin ketersediaan BBM bagi rakyat dengan harga murah dan mudah di akses, termasuk produk konsumen berbasis bahan baku industri petrokimia!
4. Menuntut Presiden Prabowo untuk menghentikan dan mencegah laju PHK, segera naikan Upah buruh, hapuskan sistem outsourcing dan kontrak, serta sistem kerja Borongan!
5. Jamin ketersediaan pupuk bagi petani menjelang musim tanam tahun ini, perbaiki harga komoditi pertanian petani perseorangan skala kecil, padi, kelapa dalam, sawit, karet, kopi, dan produk hortikultura!
6. Hentikan monopoli dan perampasan tanah serta penggusuran rumah dan perkampungan rakyat, jamin hak rakyat atas tanah, rumah dan perkampunganya!
7. Turunkan biaya Pajak rakyat serta jamin ketersediaan bahan pangan rakyat dengan harga yang terjangkau!
8. Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat!
9. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan bangun Industri nasional
10. Segera sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan ciptakan undang-undang tentang perlindungan buruh sawit

Tuntutan rakyat Kalimantan Barat

1. Hentikan Perampasan Lahan  dan laksanakan reforma agraria sejati di Kalimantan barat
2. Hapus Sistem Kerja Kontrak, Outsourcing dan Fleksibilitas Tenaga Kerja
3. Tolak Upah Murah dan Wujudkan Upah minimum Nasional
4. Hentikan Kriminalisasi kepada rakyat yang memperjuangkan hak-haknya
5. Audit Pelanggaran Lingkungan oleh Perusahaan Sektor Ekstraktif
6. Hapuskan Segala Bentuk Kerja Paksa dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
7. Wujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Buruh Perempuan
8. Naikan dan jamin harga-harga hasil produksi pertanian komoditas kaum tani; kelapa, Koperah, Karet, Pinang dan komoditas lainnya.
9. PT Mayawana Persada harus segera cabut laporan kepolisian kepada Tarsisisus Fendy Sesupi dan masyarakat lainnya sesuai kesepakatan yang difasilitasi Bupati Ketapang
10. Percepat terbentuknya satgas penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT Mayawana Persada sesuai hasil rekomendasi komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat
11. Setiap perusahaan harus mengakui, menghormati dan lindungi masyarakat adat yang berada di wilayahnya dan berikan kepastian keamanan bagi masyarakat adat
12. Berikan hak-hak dasar masyarakat untuk mengakses listrik, akses jalan dan fasilitas lainnya, terutama di daerah pedalaman
13. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat segera susun dan terbitkan PERDA Perlindungan Buruh Sawit