PONTIANAK, 21 Oktober 2026 — Transisi energi tidak boleh menjadi alasan baru bagi pembukaan hutan, perluasan perkebunan kayu energi, pengeringan gambut, dan perampasan ruang hidup masyarakat. Di tengah meningkatnya kebutuhan biomassa untuk pembangkit listrik, publik perlu melihat lebih jauh dari label energi terbarukan: dari mana bahan bakunya berasal, bagaimana proses produksinya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung dampaknya.

Pesan tersebut menjadi perhatian dalam rangkaian The International Day of Action on Big Biomass 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh Link-AR Borneo bersama jaringan organisasi masyarakat sipil, komunitas, mahasiswa, seniman, dan musisi. Mengusung tema “False Solution, Real Destruction” atau “Solusi Palsu, Kehancuran Nyata”, kegiatan ini menjadi ruang kampanye, edukasi, diskusi publik, dan ekspresi seni untuk mengkritisi pengembangan biomassa skala besar serta dampaknya terhadap hutan, gambut, dan kehidupan masyarakat.

Kalimantan Barat memiliki persoalan ekologis yang tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan energi dan pengelolaan sumber daya alam. Sepanjang Januari–Juli 2026, WALHI mencatat 17.236 titik panas dengan luas indikatif kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 28.680 hektare. Situasi ini memperlihatkan pentingnya perlindungan hutan dan gambut, sekaligus perlunya mengkaji secara kritis kebijakan yang berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan baku dari kawasan hutan dan perkebunan.

Pengembangan biomassa, terutama melalui skema co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm), serta produksi pelet kayu, perlu dilihat secara menyeluruh. Perubahan sebagian bahan bakar dari batu bara menjadi biomassa tidak otomatis menjadikan proses produksi energi lebih berkelanjutan. Apabila kebutuhan bahan baku mendorong pembukaan hutan alam, perluasan tanaman monokultur, atau pengeringan gambut, kebijakan tersebut justru berisiko memperbesar kerusakan ekologis dan konflik penguasaan tanah.

Mengajak Publik Mengenali Ancaman di Balik Industri Biomassa

Rangkaian kampanye diawali dengan aksi publik di kawasan Car Free Day (CFD) Pontianak pada Minggu, 18 Oktober 2026. Melalui orasi, pembentangan spanduk dan poster, serta lapak kampanye, koalisi mengajak masyarakat mengenali persoalan di balik pengembangan biomassa skala besar.

Aksi ini juga membuka ruang partisipasi publik melalui ajakan kepada pengunjung CFD untuk menuliskan harapan mereka tentang masa depan hutan Kalimantan. Sebanyak 65 pesan pada sticky note terkumpul dari pengunjung yang menyampaikan kepedulian dan harapan terhadap kondisi hutan. Kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan antara koalisi dan masyarakat untuk memperluas percakapan mengenai hutan, karhutla, dan arah transisi energi.

Kebutuhan Biomassa dan Risiko Ekspansi Hutan Tanaman Energi

Dalam diskusi publik pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Tripple SSS Coffee, Pontianak, enam pemantik dari unsur organisasi masyarakat sipil, pemerintah, akademisi, jurnalis foto, serta pelaku seni dan musik membahas persoalan biomassa dari berbagai perspektif. Diskusi yang berlangsung pukul 13.30–16.30 WIB ini diikuti 34 peserta dan dimoderatori oleh Bung Yetno.

Dama Laksita A. Sukaton dari Trend Asia menjelaskan bahwa pengembangan co-firing biomassa pada PLTU berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar. Berdasarkan data yang dipaparkan, kebutuhan biomassa pada 2025 diperkirakan mencapai 10,2 juta ton, sedangkan ketersediaan pasokan baru sekitar 0,7 juta ton. Kesenjangan tersebut perlu dicermati karena dapat mendorong perluasan tanaman energi dan meningkatkan tekanan terhadap hutan alam serta gambut.

Dama menekankan perlunya audit konsesi kehutanan, keterbukaan informasi rantai pasok biomassa, perlindungan hutan alam dan gambut, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat melalui prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Ia juga mendorong penghentian sementara alokasi tanaman energi di kawasan hutan alam dan gambut sampai proses audit dan evaluasi dilakukan.

Dari unsur pemerintah, Veronika Eka P., S.ST., M.M. dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa bahan baku biomassa tidak harus selalu berasal dari kayu. Sejumlah alternatif dapat dimanfaatkan, seperti cangkang kelapa sawit, limbah instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sampah rumah tangga, serta tanaman seperti rumput gajah. Pemanfaatan lahan tidak aktif juga dapat menjadi salah satu pilihan. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat HTI di Kalimantan Barat yang menanam kaliandra untuk kebutuhan biomassa. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan data dan temuan dari kelompok masyarakat serta pegiat lingkungan dalam pembahasan kebijakan biomassa.

Dari perspektif akademis, Dr. Erdi, M.Si. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (FISIP Untan) mengingatkan bahwa pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) perlu belajar dari persoalan yang muncul dalam pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia memperkenalkan istilah “HTE Trap” untuk menggambarkan risiko investasi tanaman energi yang tidak memberikan hasil sesuai harapan akibat ketidakpastian pasar, tingginya biaya produksi, keterbatasan infrastruktur, dan panjangnya rantai pasok. Pengembangan HTE, menurutnya, perlu mempertimbangkan kelayakan ekonomi sekaligus dampak sosial dan ekologis.

Sementara itu, Ahmad Syukri dari Link-AR Borneo mengulas keterkaitan industri biomassa dengan kebijakan kehutanan, kepentingan ekonomi-politik, dan pasar internasional. Ia menyoroti kebijakan PBPH Multiusaha Kehutanan yang membuka peluang pergeseran alokasi produksi untuk memenuhi kebutuhan kayu energi. Peningkatan permintaan tersebut berpotensi memperbesar mobilisasi kayu dari kawasan konsesi maupun wilayah perhutanan sosial.

Uki selaku direktur Link-AR Borneo juga mengingatkan bahwa pengembangan industri biomassa perlu memperhitungkan konflik agraria dan dampaknya terhadap ruang kelola masyarakat. Orientasi pasokan dan ekspor kayu energi, termasuk ke negara seperti Korea dan Jepang, perlu dikaji agar tidak memperbesar tekanan terhadap kawasan hutan dan masyarakat. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam pengembangan biomassa adalah siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung dampak sosial serta ekologisnya.

Dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat disampaikan melalui dokumentasi fotografi oleh Jessica Wusang dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pontianak. Foto-foto yang ditampilkan memperlihatkan dampak kebakaran dan kabut asap terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, serta mata pencaharian masyarakat. Dokumentasi dari Rasau Jaya dan Kayong Utara menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga membawa konsekuensi langsung bagi kehidupan masyarakat, termasuk ketika kebakaran mendekati kawasan permukiman dan fasilitas publik.

Dari perspektif seni dan kebudayaan, Bob dari LAS! mengajak generasi muda Kalimantan membangun narasi sendiri dalam menyuarakan persoalan lingkungan. Ia mengibaratkan hutan alam sebagai “kulkas” yang membantu menjaga keseimbangan suhu lingkungan. Menurutnya, seni dan musik dapat menjadi medium komunikasi untuk memperluas kesadaran publik, selama pesan yang disampaikan tetap berpijak pada data, fakta, dan kondisi nyata di lapangan.

Diskusi juga berkembang melalui tanggapan peserta. Akmal dari Sampan Kalimantan mempertanyakan keterkaitan isu biomassa dengan rencana pemanfaatan sekitar 12,7 juta hektare lahan kritis untuk perkebunan sawit serta arah pemulihan kawasan setelah karhutla. Paksi dari WALHI Kalimantan Barat menyoroti hubungan antara biomassa, kepentingan politik-ekonomi, dan aktivitas ekstraktif, termasuk pentingnya melihat dampak persoalan tersebut terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Sementara itu, Akbar dari LBH Kalimantan Barat mengangkat tantangan kampanye kepada generasi muda agar keterlibatan mereka tidak berhenti sebagai penikmat musik atau konser, tetapi berkembang menjadi partisipasi dalam gerakan lingkungan.

Seni dan Musik sebagai Bagian dari Kampanye Lingkungan

Selain diskusi, rangkaian kegiatan pada 21 Oktober 2026 juga menghadirkan seni dan musik sebagai medium kampanye. Selama diskusi berlangsung, Mike dan Keong Art mengerjakan dua mural secara langsung. Karya tersebut menjadi ekspresi visual untuk menyampaikan kritik terhadap biomassa skala besar dan ancaman kerusakan ekologis. Pada saat yang sama, tersedia lapak majalah zine sebagai ruang penyebaran informasi dan materi kampanye.

Setelah diskusi publik, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran film monolog “Merah Jam Dua” oleh Bayyaya’ x Garis Lurus, penampilan stand-up comedy oleh Amir, permainan sape oleh Ayuan Prawida dan John Dani, tari oleh Sang Sylva, serta pertunjukan teater oleh Kapuas Saka x Alterego. Rangkaian kampanye ditutup dengan penampilan musik dari LAS!.

Berbagai medium tersebut memperlihatkan bahwa persoalan biomassa dan kerusakan lingkungan dapat disampaikan melalui beragam pendekatan. Mural, film monolog, teater, tari, musik, dan permainan sape membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan lingkungan melalui ekspresi seni dan kebudayaan. Kampanye ini juga menjadi upaya untuk memperluas keterlibatan generasi muda dalam percakapan mengenai masa depan hutan Kalimantan.

Transisi Energi Tidak Boleh Mengorbankan Hutan dan Masyarakat

Melalui rangkaian kampanye ini, Link-AR Borneo bersama jaringan mitra mendorong agar kebijakan pengembangan biomassa mempertimbangkan perlindungan hutan alam dan gambut, transparansi asal-usul bahan baku, kelayakan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal.

Sejumlah hal perlu menjadi perhatian, antara lain audit terhadap konsesi kehutanan yang mengalami deforestasi maupun kebakaran berulang, evaluasi perizinan dan pengembangan HTE, penyelesaian konflik agraria, serta pengutamaan pemanfaatan limbah industri dan sampah organik yang tersedia secara bertanggung jawab sebagai alternatif bahan baku biomassa.

Pengawasan terhadap kebijakan transisi energi juga harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat, petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda. Keterlibatan publik penting agar pengambilan keputusan tidak hanya berorientasi pada target produksi energi, tetapi juga memperhitungkan dampak ekologis dan sosial di wilayah penghasil bahan baku.

Transisi energi seharusnya mengurangi ketergantungan pada batu bara, bukan menciptakan permintaan baru yang memperluas tekanan terhadap hutan, gambut, dan tanah masyarakat. Hutan alam bukan sekadar sumber bahan baku industri energi. Hutan merupakan ruang hidup masyarakat, sumber penghidupan, penyangga keseimbangan ekosistem, dan bagian penting dari identitas serta kebudayaan masyarakat Kalimantan.

Energi yang diklaim bersih tidak seharusnya dihasilkan melalui proses yang mengorbankan hutan, mempersempit ruang hidup masyarakat, dan mengabaikan hak generasi mendatang. Transisi energi harus memastikan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial berjalan beriringan.

Link-AR Borneo
Pontianak, 21 Oktober 2026