Audiensi dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat:
Membahas Persoalan Tata Kelola Pertambangan Bauksit di Kalimantan Barat. 27 Maret 2026
Koordinasi awal Link-AR Borneo menjadi langkah penting dalam merespons situasi tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat yang masih diwarnai oleh berbagai persoalan struktural. Ekspansi industri ekstraktif yang masif tidak sesuai diiringi dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemenuhan hak-hak masyarakat, serta jaminan kesejahteraan bagi buruh dan masyarakat terdampak.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai kondisi riil pertambangan bauksit di Kalimantan Barat, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat sipil. Koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk mendorong kebijakan dan praktik pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan, pemenuhan hak masyarakat, serta kesejahteraan buruh dan komunikasi terdampak.
Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari dampak lingkungan, perlindungan masyarakat terdampak, hingga pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Dalam audiensi ini, Link-AR Borneo juga menghimpun data dan informasi dari pihak DLHK guna memperkuat advokasi ke depan.
Audiensi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DISPERINDAG ESDM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 30 Maret 2026
Aktivitas pertambangan bauksit di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan yang sangat cepat dalam beberapa waktu terakhir. Perluasan wilayah tambang berjalan beriringan dengan ruang hidup masyarakat. Situs ini menuntut mulai bersentuhan langsung dengan ruang hidup masyarakat. Situasi ini menuntut perhatian serius terhadap bagaimana pengawasan dilakukan, bukan hanya pada aspek administratif, tetapi pada kondisi nyata dilapangan.
Tanah di Kalimantan Barat bukan ladang jarahan untuk di keruk tanpa batas. Tanah adalah sumber penghidupan dan masa depan masyarakat. Namun sampai hari ini, praktik pertambangan masih menyisakan beragam masalah deforestasi. Sementara keuntungan terus mengalir ke segelintir pihak, masyarakat justru menanggung dampaknya: kehilangan ruang hidup, rusaknya sumber pangan dan lingkungan.
Situasi ini menuntut keterbukaan penuh atas data perizinan transparasi peta konsesi, serta kejelasan terkiait kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lingkungannya. Pengawasan yang kuat dan konsisten menjadi kunci untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, tidak sewenang-wenangnya, dan tidak melampaui daya dukung lingkungan.
Melalui audiensi bersama Disperindag dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kami mendorong hadirnya pengawasan yang lebih tegas, transparan, dan berpihak pada rakyat. Negara tidak boleh abai. Pengelolaan sumber daya alam harus menjaminkan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan bagi masyarakat.
Pengawasan yang lemah hanya akan membuka ruang bagi pelanggaran dari praktik Tambang, pengabaian keselamatan kerja, hingga rusaknya hutan.
Audiensi ini menjadi langkah awal untuk menegaskan bahwa pemerintah daerah, melalui Disperindag dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai hak masyarakat, serta tidak merusak lingkungan