7 November 2026
Lingkar Belajar Buruh Perempuan: Memperkuat Pengorganisiran untuk Perlindungan K3 dan Kesehatan Reproduksi di Perkebunan Sawit

Link-AR Borneo bersama Koalisi Buruh Sawit (KBS) dan Trade
Union Rights Centre (TURC) menyelenggarakan kegiatan Lingkar Belajar bertema
“Memperkuat Pengorganisiran Buruh Perempuan untuk Perlindungan K3 Berbasis
Gender dan Kesehatan Reproduksi di Perkebunan Sawit”. Kegiatan berlangsung pada
tanggal 31 Oktober 2026 di Coffee Koepas ini menjadi ruang belajar, berbagi
pengalaman, dan konsolidasi bagi buruh perkebunan kelapa sawit untuk membahas
persoalan ketenagakerjaan, khususnya kondisi kerja dan pemenuhan hak-hak buruh
perempuan.
Dalam sesi diskusi mengenai kesehatan, sanitasi, dan hak
reproduksi, peserta mengungkapkan berbagai persoalan yang masih dialami buruh
perempuan di perkebunan sawit. Di antaranya, kesulitan memperoleh hak cuti
haid, belum terpenuhinya kebutuhan khusus perempuan selama bekerja, serta tidak
adanya fasilitas toilet, air bersih, tempat bilas, dan tempat istirahat yang
layak di area kerja. Sejumlah buruh bahkan menyampaikan bahwa mereka terpaksa
menggunakan area sekitar kebun untuk keperluan sanitasi karena tidak tersedia
fasilitas toilet. Ketika mengalami gangguan kesehatan saat menstruasi, sebagian
buruh diperbolehkan pulang atau beristirahat, tetapi tidak mendapatkan upah
selama tidak bekerja.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan status hubungan
kerja. Buruh Harian Lepas (BHL) menghadapi kerentanan lebih besar karena
kehilangan pendapatan ketika tidak masuk kerja akibat sakit. Peserta juga
menyampaikan pengalaman mengenai terbatasnya pemenuhan hak-hak buruh perempuan.
Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan masih menghadapi kendala. Jarak
fasilitas kesehatan yang mencapai sekitar 3–5 kilometer, keterbatasan
obat-obatan, serta hasil pemeriksaan kesehatan berkala yang tidak disampaikan kepada
buruh menjadi persoalan yang turut dibahas. Padahal, pemeriksaan kesehatan
merupakan bagian penting dari perlindungan pekerja, terutama bagi mereka yang
memiliki risiko paparan bahan kimia dalam pekerjaan sehari-hari.
Lingkar Belajar juga membahas risiko kesehatan akibat
paparan bahan kimia dalam pekerjaan perawatan perkebunan, seperti penyemprotan
pestisida dan pemupukan. Buruh perempuan yang menjalankan pekerjaan tersebut
tidak selalu memperoleh alat pelindung diri (APD) yang memadai. Dalam salah
satu pengalaman yang disampaikan peserta, buruh bahkan menggunakan perlengkapan
seadanya sebagai pelindung ketika berhadapan dengan bahan kimia. Kondisi ini
menjadi perhatian serius karena paparan bahan kimia dapat meningkatkan risiko
gangguan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, terutama bagi buruh
perempuan yang sedang hamil. Kebutuhan perlindungan khusus bagi perempuan hamil
dan menyusui juga belum sepenuhnya diperhatikan dalam pengaturan kerja di
perkebunan.
Selain persoalan K3 dan kesehatan reproduksi, peserta
membahas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 terhadap
kehidupan dan kondisi kerja buruh. Kabut asap yang menyelimuti wilayah
perkebunan dan permukiman menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, mata perih,
hingga terganggunya aktivitas rumah tangga dan pendidikan. Namun, dalam
sejumlah pengalaman yang disampaikan peserta, buruh tetap diminta bekerja di
tengah kabut asap tanpa dukungan masker, vitamin, maupun perlindungan kesehatan
yang memadai. Bahkan, sebagian buruh dilibatkan dalam pemadaman kebakaran
setelah menyelesaikan pekerjaan utama, tanpa perlindungan kesehatan yang cukup.
Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak karhutla juga menjadi persoalan
keselamatan dan perlindungan kerja yang harus diperhatikan.

lanjut, peserta menyepakati pentingnya memperkuat pengorganisiran buruh untuk
memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersebut. Beberapa agenda yang mengemuka
meliputi pendataan persoalan buruh perempuan, mendorong pemenuhan hak cuti haid
dan melahirkan, penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih, pemeriksaan
kesehatan secara berkala, serta penyediaan APD sesuai standar. Peserta juga
menekankan pentingnya pelatihan hukum ketenagakerjaan, pembentukan komite
gender, dan penguatan kepastian hubungan kerja agar seluruh buruh memperoleh
perlindungan dan hak yang layak.
Dalam agenda yang
lebih luas, peserta mendorong penguatan koordinasi dan konsolidasi antarserikat
buruh perkebunan sawit melalui Aliansi Buruh Sawit Kalimantan Barat.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas,
pertukaran pengalaman, dan penyatuan tuntutan buruh, baik di tingkat perkebunan
maupun dalam perjuangan kebijakan. Salah satu agenda penting yang didorong
adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit
di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk penguatan jaminan K3, kepastian status
kerja, sistem pengupahan yang layak, dan kebebasan berserikat.
Lingkar Belajar ini menegaskan bahwa persoalan buruh
perempuan tidak dapat dipisahkan dari kondisi hubungan kerja, sistem produksi,
dan kebijakan perlindungan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Pengalaman
yang dibagikan peserta menjadi dasar penting untuk memperkuat agenda
pengorganisiran dan advokasi bersama. Pemenuhan hak buruh perempuan,
perlindungan kesehatan reproduksi, serta keselamatan kerja harus menjadi
tanggung jawab perusahaan dan pemerintah, bukan dibebankan kepada buruh secara
individual.

Kubu Raya, 31 Oktober 2026